Indonesia telah mencapai suatu tonggak penting dalam upaya memastikan kesehatan bagi seluruh warganya dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup lebih dari 95 persen populasi. Meski demikian, angka ini tidak serta merta mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, terutama dalam hal pemerataan dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan yang ada.
Sejumlah penelitian independen mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan signifikan dalam pemanfaatan layanan kesehatan yang tergantung pada faktor-faktor seperti wilayah, gender, status sosial ekonomi, disabilitas, dan jenis penyakit. Kondisi ini menjadi latar belakang bagi Indonesia Health Development Center (IHDC) untuk melakukan kajian lebih mendalam guna memahami serta mengatasi permasalahan dalam sistem kesehatan nasional.
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan naratif yang mengandalkan sumber literatur, diskusi publik seputar Ideologi Kesehatan, dan analisis tematik menggunakan data nasional yang beragam. Data-data tersebut meliputi Riskesdas, Susenas, BPS, dan BPJS Kesehatan, yang memberikan gambaran holistic mengenai tantangan yang dihadapi oleh sektor kesehatan.
Ketua Dewan Pembina IHDC, Nila Djuwita F Moeloek, menekankan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip ilmiah, jauh dari pengaruh politik atau intervensi yang dapat merusak objektivitas. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang nyata dan tepat bagi permasalahan sistem kesehatan di Indonesia.
Partisipasi Warga sebagai Kunci untuk Meningkatkan Sistem Kesehatan
Menurut Nila Moeloek, tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Indonesia lebih kompleks daripada sekadar masalah pembiayaan atau instruktur kesehatan. Dikatakan bahwa cakupan jaminan kesehatan yang luas harus diimbangi dengan keberanian untuk melibatkan dan mendengarkan suara masyarakat secara lebih substansial.
Dia menegaskan bahwa partisipasi warga dalam proses kesehatan bukanlah hal sepele, melainkan suatu keharusan yang mendesak. Tanpa adanya partisipasi yang berarti dari masyarakat, sistem kesehatan akan kehilangan relevansi dan keberlanjutannya dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan yang minim akses terhadap layanan yang adekuat.
Hasil kajian IHDC memperlihatkan bahwa masalah kesehatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh lemahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi saat ini cenderung bersifat prosedural dan administratif, belum mencapai tingkat substansi yang diharapkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesehatan.
Implikasi Negatif dari Ketimpangan Pemanfaatan Layanan Kesehatan
Ketimpangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan ini membawa konsekuensi yang serius bagi masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan yang sering kali terabaikan dalam kebijakan dan program kesehatan. Hal ini menciptakan jurang kesenjangan dalam kualitas layanan yang mereka terima.
Di sisi lain, masalah ini juga berkontribusi pada meningkatnya distrust di kalangan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Ketika warga merasa bahwa suara dan kebutuhan mereka tidak didengarkan, maka kepercayaan terhadap sistem kesehatan akan menurun secara drastis.
Ketidakpuasan yang muncul akibat ketimpangan ini mendorong banyak individu untuk mencari alternatif pengobatan, yang sering kali tidak sesuai dengan standar kesehatan. Pada akhirnya, hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan menambah beban bagi sistem kesehatan secara keseluruhan.
Upaya Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Untuk meningkatkan sistem kesehatan, diperlukan adanya inisiatif yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah menjamin akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Pengembangan program kesehatan juga harus melibatkan peran aktif warga. Dengan mendengar serta mengakomodasi masukan dari komunitas, para pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan bermanfaat. Hal ini mendukung penciptaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap program yang telah diimplementasikan untuk menilai efek dan dampaknya. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh masyarakat mendapatkan hak untuk hidup sehat.
Seiring dengan perubahan yang perlu dilakukan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga tidak kalah penting. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil harus ditingkatkan agar visi untuk sistem kesehatan yang lebih baik dapat terwujud.
Memperhatikan partisipasi aktif warga dalam menentukan arah kebijakan kesehatan bisa menjadi modal utama dalam menciptakan sistem kesehatan yang berdaya saing dan efektif. Masyarakat yang percaya pada sistem kesehatan akan lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan yang disediakan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan umum.
