Menjelang tahun baru 2026, penting bagi kita untuk mempersiapkan berbagai program yang berkaitan dengan gizi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan pesan-pesan penting kepada mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai persiapan yang harus dilakukan.
Dalam pesan yang disampaikan, Nanik menekankan bahwa meskipun telah ada insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk mendukung penyediaan makanan bergizi, evaluasi tetap diperlukan. Pihak BGN akan memantau standar dapur agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa semua SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan.
Pentingnya Sertifikasi untuk Penyedia Makanan di Indonesia
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi salah satu syarat utama bagi SPPG dalam menjalankan operasional mereka. Tanpa sertifikat ini, fasilitas dapur tidak dapat beroperasi secara legal dan dapat berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
Nanik menambahkan bahwa proses pengajuan SLHS harus segera dilakukan oleh setiap SPPG. Hal ini agar Dinas Kesehatan dapat memproses aplikasi dan melakukan pemeriksaan sebelum program dimulai.
Di samping itu, sertifikasi halal juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Konsumen di Indonesia sangat memperhatikan status halal dari makanan yang mereka konsumsi, sehingga hal ini menjadi kewajiban bagi dapur MBG.
Tahun 2026: Makan Bergizi Gratis Secara Serempak
Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai serempak pada 8 Januari 2026. Rangkaian acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
Namun, sebelum peluncuran resmi, telah ditetapkan beberapa hari sebagai masa persiapan, yaitu pada 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026. Pada masa ini, SPPG di seluruh Indonesia akan melakukan berbagai kegiatan persiapan, mulai dari pengaturan dapur hingga pelatihan sumber daya manusia.
Hal ini penting agar semua aspek operasional berjalan dengan baik. Kesiapan dalam distribusi dan pelayanan sangat menentukan keberhasilan program ini.
Evaluasi dan Pengawasan untuk Kualitas Makanan
Nanik menggarisbawahi bahwa meskipun insentif telah diberikan, pihak BGN tidak akan berhenti untuk melakukan evaluasi. Mereka akan menerapkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa semua makanan yang disiapkan memenuhi standar yang ditetapkan.
Jika ternyata ada dapur yang tidak memenuhi syarat, maka insentifnya akan dikurangi. Ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan dana yang diberikan.
Pengawasan ini juga mencakup keamanan pangan yang menjadi prioritas dalam program gizi. Dengan memastikan setiap makanan aman untuk dikonsumsi, BGN berharap dapat mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat.
