Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait kedaulatan di tengah derasnya arus globalisasi. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana kedaulatan yang terjaga dan hak-hak rakyat di tengah perkembangan ekonomi yang pesat.
Tuntas Subagyo, Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), menyampaikan kritik tajam mengenai situasi ini. Ia menegaskan bahwa kedaulatan seringkali menjadi jargon politik belaka, sedangkan pengelolaan sumber daya ekonomi dan alam mengarah pada kepentingan elit.
“Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya masalah, tetapi lebih kepada siapa yang berkuasa atas hasil pertumbuhan itu,” jelasnya. Tuntas percaya keadilan sosial di Indonesia akan selalu menjadi impian jika sebagian besar kekayaan terakumulasi pada segelintir orang.
Pentingnya Kedaulatan Ekonomi bagi Kesejahteraan Rakyat
Dalam pandangan Tuntas, kedaulatan ekonomi merupakan hal yang krusial untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun keuntungan dari sumber daya tersebut sering kali dinikmati oleh pihak luar.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana hanya kaum elit yang mendapatkan keuntungan. Menurutnya, jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya, kedaulatan rakyat akan tetap menjadi teori semata.
Ia menyatakan, “Kekayaan alam kita seharusnya menjadi penopang bagi kesejahteraan rakyat, namun selama bertahun-tahun telah dirampok secara sistematis.” Hal ini semakin mempertegas pentingnya pengelolaan yang lebih adil atas sumber daya alam Indonesia.
Agenda Pembangunan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat
Untuk mewujudkan kedaulatan yang sejati, ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi agenda pembangunan nasional. Semua elemen bangsa harus bersatu untuk mengembalikan mandat negara, yaitu mengelola kekayaan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan melakukan reformasi dalam kebijakan publik, pembangunan tidak lagi hanya menguntungkan kalangan tertentu. Tuntas menekankan, keberanian politik sangat penting untuk menempatkan rakyat sebagai pemilik sah atas negeri ini.
Keberpihakan terhadap rakyat harus menjadi kompas dalam setiap kebijakan pembangunan, sehingga rakyat merasakan langsung manfaat dari setiap kebijakan yang ditetapkan.
Memaknai Ulang Konsep Kedaulatan Rakyat
Sebagai bagian dari upaya perubahan, Tuntas menyerukan perlunya memaknai ulang kedaulatan rakyat dalam praktik sehari-hari. Ia menjelaskan, kedaulatan bukan hanya simbol, tetapi harus menjadi realisasi dalam bentuk tindakan nyata.
Penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk menyadari bahwa kedaulatan adalah hak yang harus selalu dijaga. “Bukan sekadar sebuah simbol, tetapi kedaulatan rakyat harus menjelma menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Dengan perubahan paradigma yang diusung, Tuntas berharap agar kemakmuran dan keadilan sosial dapat segera terwujud. Hal ini menjadi prasyarat utama bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang adil dan makmur.
