Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sebanyak 1.508 masyarakat telah memanfaatkan layanan pengaduan pada tahun 2025. Dari total tersebut, sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak telah teridentifikasi, dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak, yang menunjukkan besarnya masalah yang dihadapi di masyarakat.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, para korban mayoritas adalah anak perempuan, yang mencakup 51,5 persen dari total, sementara anak laki-laki menyentuh angka 47,6 persen. Hanya 0,9 persen dari laporan yang tidak mencantumkan identitas jenis kelamin korban, menandakan perlunya perhatian lebih terhadap masalah ini.
“Temuan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang lingkungan pengasuhan anak,” ungkap Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, dalam konferensi pers terkait laporan akhir tahun KPAI 2025. Sebagian besar kasus pelanggaran terjadi dalam konteks keluarga dan pengasuhan alternatif, menunjukkan adanya celah yang signifikan dalam perlindungan anak.
Data KPAI juga menunjukkan bahwa pelaku utama pelanggaran hak anak adalah orangtua kandung, dengan ayah sebagai pelaku terbanyak di angka 9 persen, diikuti oleh ibu kandung yang berjumlah 8,2 persen. Selain itu, pihak sekolah juga tercatat sebagai salah satu pelaku, namun rincian pelaku sering kali tidak terungkap, dengan 66,3 persen kasus tidak mencantumkan identitas pelaku.
Situasi ini menunjukkan rendahnya detail pelaporan dan keberanian korban ataupun keluarganya untuk mengungkapkan pelaku yang sebenarnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat perlindungan yang diperlukan bagi anak-anak sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.
KPAI juga mencatat bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak dilaporkan berhubungan dengan kekerasan fisik dan psikis, serta kekerasan seksual. Selain itu, persoalan di lingkungan pendidikan pun menjadi sorotan, menunjukkan bahwa ruang belajar tidak selalu aman bagi anak-anak.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat dalam Melindungi Anak
Masyarakat perlu lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak anak agar bisa lebih berperan dalam mencegah pelanggaran. Peningkatan kesadaran ini tidak hanya membantu korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
Setiap individu, termasuk orangtua dan pendidik, memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi anak-anak di sekitar mereka. Ini termasuk mengenali tanda-tanda pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaporkan tindakan yang merugikan anak.
Melalui edukasi dan pelatihan tentang hak anak, masyarakat dapat dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Pembelajaran ini harus dimulai dari tingkat keluarga, institusi pendidikan, hingga komunitas yang lebih luas.
Perlunya Kebijakan Perlindungan yang Lebih Ketat untuk Anak
Dengan meningkatnya jumlah laporan pelanggaran hak anak, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih ketat. Hal ini mencakup penguatan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran, agar dapat memberikan respons yang cepat dan efektif.
Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Kerja sama ini sangat diperlukan agar pelanggaran hak anak dapat diminimalisir secara efektif.
Selain itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap kebijakan yang sudah ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menangani isu-isu yang muncul. Tanpa pembaruan dan penyesuaian, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat menjawab tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini.
Menghadapi Tantangan Kejahatan Digital terhadap Anak
Di era digital saat ini, kejahatan terhadap anak tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, melainkan juga telah berevolusi ke ranah digital. Hal ini menjadi tantangan besar bagi orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari risiko yang ada di dunia maya.
Peningkatan akses anak-anak ke internet tanpa pengawasan yang memadai sering kali membuat mereka rentan terhadap kejahatan. Misalnya, pelecehan online atau penipuan, yang dapat berakibat fatal bagi kesejahteraan psikologis mereka.
Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk aktif terlibat dalam kehidupan digital anak-anak mereka. Ini bisa dilakukan dengan mengedukasi anak tentang bahaya di internet dan menetapkan batasan yang jelas dalam penggunaan perangkat digital.
