Evaluasi terhadap implementasi program Manajemen Bahan Gizi (MBG) mencuatkan sejumlah permasalahan mendasar yang mengganggu efektivitas pelaksanaan. Tiga isu utama ditemukan sebagai penghalang performa program ini, serta menimbulkan kekacauan di lapangan yang seharusnya sudah ditangani dengan lebih baik.
Masalah pertama berkaitan dengan pemahaman gizi dan pangan yang masih sangat kurang di kalangan masyarakat. Penyeragaman menu yang tidak memperhatikan sumber daya lokal hanya memperparah situasi, dan hal ini tak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
Isu kedua menyentuh pada struktur kepemimpinan yang ada dalam Badan Gizi Nasional. Dominasi purnawirawan militer di lembaga ini mengaburkan peran ahli yang seharusnya memberikan kontribusi nyata pada pengelolaan gizi dan pangan.
Masalah Utama dalam Implementasi Program MBG yang Ditemukan
Pertama, buruknya pemahaman tentang gizi dan pangan mengarah pada menu yang tidak sesuai. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar gizi seimbang, sehingga menu yang disajikan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat.
Selain itu, penyeragaman menu yang mengabaikan potensi lokal juga menambah masalah baru. Sebagai contoh, banyak daerah yang memiliki pangan lokal yang kaya gizi namun tidak dimanfaatkan secara optimal.
Kedua, struktur kepemimpinan yang didominasi oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang di bidang gizi adalah tantangan besar. Tanpa adanya autentisitas di kalangan pengelola, program ini menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuannya.
Penyebab Ketidakberdayaan Sekolah dalam Program Ini
Keterlibatan sekolah dalam program MBG seharusnya menjadi fokus utama, namun nyatanya mereka seringkali hanya dianggap sebagai objek. Sekolah tidak diberdayakan dalam perencanaan dan implementasi, yang membuat mereka kehilangan peran penting.
Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama orang tua yang menginginkan transparansi dalam penggunaan dana. Banyak anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan justru dialihkan tanpa adanya partisipasi dari stakeholder penting.
Selanjutnya, program ini cenderung mengejar kuantitas tanpa melihat standar kualitas yang harus dipenuhi. Akibatnya, aspek akuntabilitas dan keamanan bagi anak-anak menjadi terabaikan.
Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Pelaksanaan Program
Program ini berjalan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, kepercayaan terhadap program menjadi berkurang.
Perlu ada mekanisme yang memfasilitasi partisipasi publik agar implementasi program berjalan lebih baik. Setiap keputusan yang diambil harusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang terdampak langsung.
Penting untuk memastikan bahwa semua kalangan, termasuk anak-anak, menikmati hasil dari program yang dijalankan. Jika program ini hanya berjalan demi pencitraan politik, maka tujuan sesungguhnya yang diharapkan dari program ini tidak akan tercapai.
