Jakarta, Indonesia, baru-baru ini menjadi sorotan terkait upaya penyelamatan dan rehabilitasi gedung pesantren yang rawan. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, lebih dikenal sebagai Cak Imin, memaparkan langkah-langkah yang diambil oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren.
Menurut Cak Imin, Satgas ini memiliki mekanisme kerja yang mencakup audit menyeluruh terhadap gedung-gedung pesantren yang berpotensi berbahaya. Proses ini bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga pembuktian nyata dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi gedung.
“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan prioritas yang paling mendesak. Biasanya, gedung dengan usia tua atau yang telah mengalami banyak perbaikan tanpa mengikuti standar bangunan yang tepat menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Mekanisme Kerja Satgas dalam Rehabilitasi Pesantren
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren dibentuk untuk menangani berbagai isu yang berkaitan dengan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kemenko PM hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agama, satgas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan bangunan pesantren.
Salah satu upaya Satgas adalah menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan audit. Hal ini penting agar mereka bisa mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi nyata bangunan. Dengan data tersebut, langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Cak Imin juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak. “Kami berharap semua elemen dapat saling mendukung dalam mendeteksi dan merehabilitasi gedung pesantren yang sudah tidak layak,” kata Cak Imin.
Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Rehabilitasi
Proses rehabilitasi pesantren tidaklah mudah, mengingat jumlah pesantren di Indonesia mencapai sekitar 40 ribu. Dengan jumlah yang sangat besar ini, Cak Imin mengakui tantangan yang dihadapi sangat signifikan.
“Kami perlu memastikan bahwa setiap pesantren mendapatkan perhatian yang layak. Itulah sebabnya, kami bertujuan untuk mempercepat proses audit dan rehabilitasi,” tuturnya. Upaya untuk mengantisipasi dan mendeteksi masalah sebelum menjadi lebih besar juga menjadi fokus utama Satgas.
“Kami akan terus mengumpulkan laporan dari masyarakat mengenai kondisi pesantren di daerah mereka. Kemudian, kami akan menindaklanjutinya dengan survei langsung di lapangan,” jelas Cak Imin.
Peran Pemangku Kepentingan dalam Rehabilitasi Pesantren
Suksesnya program rehabilitasi ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan. Cak Imin menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Pemerintah daerah akan berfungsi sebagai garda terdepan, bertugas untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi terkait kondisi pesantren di wilayahnya masing-masing. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal dalam upaya rehabilitasi.
“Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ini. Laporkan jika ada gedung pesantren yang membutuhkan perhatian segera,” tambah Cak Imin.
